Solusi Kemiskinan Wonogiri

DISADARI atau tidak kemiskinan sudah melanda di hampir seluruh Indonesia. Di Kabupaten Wonogiri, sesuai dengan laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten tersebut, angka kemiskinan mencapai 44 % dari 284.005 jumlah KK. Dengan demikian KK miskin 125.417. Angka di atas merupakan bilangan yang luar biasa kalau tidak boleh dikatakan fantastis. Kemiskinan di daerah sudah lama menjadi masalah bersama, yakni masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

Ada beberapa kemungkinan yang mengapa pemerintah daerah belum juga mampu mengatasi masalah itu.

• Pertama, pemerintah daerah benar-benar tidak tahu persis mengenai jumlah orang miskin dan orang kaya di daerahnya, sehingga penangananyanya pun akan tidak jelas mau dimulai dari mana, menggunakan cara apa dan siapa yang harus mengerjakan. Bila hal ini yang terjadi, bisa dibilang pemimpin daerah yang bersangkutan miskin visi. Solusi dari hal ini adalah merombak birokrasi dan digantikan dengan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang jelas terhadap pembangunan daerahnya.
• Kedua, pemerintah daerah tahu angka konkret kemiskinan di daerahnya, namun tidak adanya kemauan yang kuat dari pemerintah setempat untuk segera mengentaskannya. Pemerintah daerah mengetahui duduk persoalan kemiskinan secara gamblang, tetapi kemiskinan dijadikan komoditas politik oleh elite penguasa. Kemiskinan menjadi barang dagangan yang menggiurkan untuk dijual baik dijual untuk pemerintah pusat (dapat menghasilkan dana banyak melalui proposal pengentasan kemiskinan ataupun bantuan kemiskinan), ataupun untuk suguhan rakyat yang melarat itu sendiri.
• Ketiga, pemerintah daerah mengetahui tetapi salah menggunakan metode, caranya salah dalam menanganinya. Bisa saja dalam menganalisis permasalahan, pemerintah daerah tidak berhasil menemukan inti masalah, melainkan hanya mengurai kulit masalah.
  

Analisa

• Kemungkinan pertama seperti tersebut diatas jelas sangat tidak mungkin karena Pemerintah Daerah mempunyai pembantu yang namanya BPS, Bappeda, PMD, BKKBN, Dinkesos, DKK dan Dispertan. Lembaga ini jelas tidak mungkin tidak mempunyai data sama sekali mengenai jumlah kemiskinan di tiap-tiap daerah.
• Kemungkinan yang kedua bisa saja terjadi. Pemerintah daerah mengetahui biang keladinya tetapi segan untuk memberantasnya. Kemungkinannya para pemimpin daerah tidak mempunyai itikat baik untuk memakmurkan rakyat. Mereka berteriak mengaku sebagai wakil rakyat tetapi tidak membela kepentingan rakyat. Bila sudah seperti ini kita terbentur pada mentalitas para pemegang kekuasaan keropos dan tidak mempunyai jiwa kepemimpinan sejati.
• Kemungkinan ketiga adalah pemerintah daerah tahu persis angka kemiskinan, sudah berusaha untuk memberantas dengan sekuat tenaga, hanya saja mereka salah dalam memberikan solusi.
  

Dengan demikian, yang harus diperhatikan adalah mengurai dan menemukan akar masalah yang menyebabkan melambungnya angka kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tentu mempunyai korelasi dengan tinggi. Dengan tingkat pendidikan rendah, masyarakat tidak akan mampu mengurai masalah pribadi yang sedang dihadapi. Solusinya, masyarakat harus dibuat supaya cerdas, dan jalan satu-satunya melalui media pendidikan baik formal, nan-formal maupun informal. Pendidikan merupakan investasi yang tidak busa menghasilkan buah yang instan tetapi perlu waktu untuk menunggu masak.

Melejitkan Potensi

Sebenarnya di Wonogiri mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memutus mata rantai pengangguran.

• Potensi ini antara lain adalah pertama, daerah tandus yang sangat bagus dimanfaatkan untuk tanaman yang mempunyai spesifikasi lahan kering. Misalnya tanaman jarak sebagai bahan dasar pembuatan bio-diesel. Minyak jarak nampaknya merupakan alternatif pilihansumber energi baru yang dapat dibudidayakan.
• Kedua, sentra peternakan. Sebagian wilayah Wonogiri merupakan daerah tandus, akibatnya banyak lahan yang secara spesifik tidak dapat ditanami tanaman apa pun. Dengan demikian banyak tersedia lahan mangkrak. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk pembuatan lapangan kerja baru, misalnya lahan peternakan ayam, peternakan kambing atau sapi. Mengingat dua pilihan terakhir sangat mungkin diusahakan di daerah Wonogiri karena secara umum daerah tersebut banyak tersedia pakan ternak untuk mendukung usaha peternakan. Taruhlah misalnya setiap kepala keluarga mempunyai pekerjaan sampingan ternak yang dikelola secara profesional, terencana dan terpadu, maka bukan tidak mungkin masyarakat Wonogiri akan memperoleh penghasilan tambahan dan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.
• Ketiga, pertanian singkong terpadu. Hasil pertanian singkong di daerah Wonogiri sangat potensial. Ketika panen raya singkong, hasilnya melimpah ruah. Kendala terbesarnya adalah rendahnya harga jual singkong dan rendahnya tingkat pemahaman petani terhadap cara tanam secara modern. Memang diakui atau tidak cara bertani masyarakat masih menggunakan teknik pertanian dengan tingkat pengetahuan, sarana yang hanya apa adanya. Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menandatangani perjanjian impor singkong dari Daerah Wonogiri ke China. Dengan demikian program tersebut diharapkan dapat memacu semangat petani untuk meningkatkan hasil singkongnya.
• Keempat, potensial untuk kerajinan meubel. Kabupaten Wonogiri merupakan daerah penghasil kayu yang sangat melimpah. Ketersediaan bahan kayu tersebut akan sangat potensial bila dijadikan sebagai daerah pengrajin meubel. Mengingat selain ketersediaan bahan yang memadai, daerah tersebut mempunyai sumber daya manusia yang andal dengan tingkat penerimaan upah yang relatif rendah dibandingkan dengan daerah yang lain. Dengan demikian, untuk bisa sukses di bidang permeubelan sangat terbuka lebar.
  

---
Sutino, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Antropologi, Menteri Pendidikan BEM dan Direktur Lingkar Study Pendidikan FKIP UNS. SM. Selasa, 08 Mei 2007

Artikel terkait :