Keadilan Substansial VS Keadilan Prosedural

Karena nila setitik rusak susu sebelah eh.. susu sebelanga. Itu ungkapan yang tepat untuk menggambarkan suasana kebatinan aparat hukum kita, khususnya Kepolisian. Belum lama Polisi memperoleh apresiasi yang tinggi atas keberhasilannya menggerebek dan menewaskan teroris nomor wahid yang sudah sembilan tahun menjadi buronan, Nurdin M. Top. Tak cukup itu, Kepolisian berhasil membongkar jaringan pengeboman Hotel Marriod II dan Ritz Cartlon dan membasmi sel-selnya. Sayang sekali prestasi itu tereliminasi oleh penanganan kasus dugaan penyuapan yang melibatkan petinggi KPK.
Suara masyarakat yang dari awal meragukan penanganan kasus tersebut karena diduga begitu kental nuansa konspirasi dan rekayasanya tidak digubris. Klimaksnya kedua petinggi KPK ditahan, sehingga memancing reaksi lebih keras dari seluruh elemen masyarakat. Awalnya Presiden sendiri dalam jumpa pers hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009 masih bersikap normatif dengan meminta masyarakat untuk mempercayakan kasus tersebut pada proses hukum, meskipun berbagai aspirasi menghendaki Presiden untuk turun tangan menghentikan apa yang dipersepsikan masyarakat sebagai “kriminalisasi KPK”.
Namun demikian setelah rekaman pembicaraan Anggodo dengan sejumlah petinggi hukum dan beberapa orang dibuka pada sidang MK tanggal 3 Nopember 2009, seperti membuka kotak Pandora. Kalau pembicaraan dalam rekaman itu benar, maka luar biasa bahwa seorang warga sipil bisa mengatur sedemikian rupa, seolah-olah Negara ini seperti Perusahaan dan ada orang sebagai pemegang saham mayoritas sehingga bisa mengatur segalanya bahkan hukum sekalipun sesuai selera. Tidak ada jalan lain akhirnya Pemerintah mengambil jalan kompromi dengan membentuk TPF untuk mengusut kasus ini secara tuntas . Meskipun itu seperti jalan tengah untuk mengeleliminir gelombang protes dan menyelamatkan muka semua pihak.
Seandainya penanganan kasus ini dari awal terbuka, jujur dan akuntabel mungkin tidak akan serumit ini. Masyarakat kita sudah makin pandai. Mereka dapat membedakan logika keadilan dan rasa keadilan. Herannya hari gini aparat hukum kita masih mengandalkan logika keadilan yang bertumpu pada prosedur atau proses hukum namun mengabaikan rasa keadilan. Benar bahwa kita harus menghormati proses hukum, namun proses hukum itu sendiri bukan ada di ruang hampa yang sepi dari pengaruh dan tarik menarik kepentingan. Adalah benar bahwa Presiden tidak boleh campur tangan dalam proses hukum, tetapi seorang Presiden mempunyai kewajiban untuk melindungi dan membela warganya yang diberlakukan tidak adil guna menegakkan rasa keadilan itu sendiri.
Sayangnya itu tidak dilakukan meskipun secara terang dari awal terlihat kentalnya rekayasa dalam penanganan kasus ini. Awalnya kedua petinggi tersebut disangka menerima suap kemudian diubah menjadi pemerasan dan terakhir menjadi penyalahgunaan wewenang. Bagaimana mungkin seorang aparat dalam konteks melaksanakan tugasnya dalam koridor yang telah diberikan oleh undang-undang disangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan alasan penandatanganan surat pencekalan tidak dikonsultasikan dengan pimpinan KPK yang lain. Kalau anda seorang Polisi yang mengejar pencuri lalu pencuri tersebut masuk pekarangan orang kemudian Polisi tersebut tetap mengejarnya apakah dapat dikenakan sangkaan melakukan perbuatan tidak menyenangkan karena memasuki pekarangan orang lain tanpa hak?
Keganjilan-keganjilan itu terjawab setelah diperdengarkannya rekaman percakapan Anggodo pada sidang MK Selasa kemarin. Apa yang disuarakan masyarakat tentang aroma kriminilasasi KPK seperti mendapat konfirmasi dari rekaman tersebut. Alhamdulillah masyarakat belum mati rasa keadilannya. Mereka masih jernih membedakan keadilan yang substansial yang sumbernya dari hati nurani dan “keadilan” yang artifisial yang berlindung dibalik jubah prosedur dan proses hukum. Kita berharap bahwa kasus ini dapat diselesaikan secara transparan, akuntabel dan terukur . Ini adalah ujian berat bagi aparat hukum. Namun kita yakin masih banyak aparat kita yang bersih, baik dan bernurani yang bisa menyelesaikannya.

Artikel terkait :