Akar Tunjang Apa Akar Serabut?

Bahwasanya dunia berputar

lebih dikarenakan tekanan perut dan sedikit dibawah perut

(teori : mBilung, yang dipopulerkan Togog).

Banyak yang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan budaya.

Pernyataan tersebut banyak dikemukakan oleh para ahli, baik ahli ini maupun ahli itu, bahkan oleh ahli korupsi (maksud saya pelaku korupsi) sekalipun.

Dikatakan merupakan budaya karena sudah berurat berakar disegala aspek kehidupan sejak lama di bumi persada nusantara ini.

Pertanyaan lebih lanjutnya adalah sejak lamanya itu kapan dan akarnya itu akar tunjang atau hanya sekadar akar serabut?

Kalau kita ingat pelajaran sejarah bahwa dulu pada abad 7 Masehi pada waktu Kerajaan Kalingga dengan Ratunya bernama Sima, disebutkan bahwa pada waktu itu adil makmur gemah ripah loh jinawi, penguasa tidak bertindak sewenang-wenang, hukum ditegakkan seadil-adilnya bahkan terhadap adik kandung Ratu sekalipun yang kedapatan mengambil barang tak bertuan ditengah jalan; berarti korupsi belum berakar pada waktu itu, ataupun kalau sudah paling-paling akar serabut seperti akar padi, jadi gampang dicabut.

Data historis yang tercatat selanjutnya adalah 12 Desember 1642 Gubernur Jendral Antonio Van Diemen menyurati Heeren XVII tentang amat parahnya korupsi yang terjadi di tubuh VOC di Hindhia Belanda saat itu.

Surat tersebut menerangkan secara jelas bahwa korupsi ketika itu telah menjadi kenyataan hidup di negeri bakal Indonesia ketika itu. Gaji kecil para pegawai VOC (persis gaji PNS saat ini) merupakan hal utama yang membuat praktek korupsi jadi subur. Gaji pegawai rendahan hanya berkisar 16 hingga 24 gulden per bulan, tak sesuai dengan gaya hidup pada zaman itu.

Bahwa gaya hidup pegawai VOC dan juga pegawai Hindhia Belanda saat itu adalah tinggal dalam suatu rumah besar dengan 4-5 pembantu inlander (nenek moyangku) yang ngintil dibelakang Tuan dan Nyonya nya siap sedia kalau majikannya memerlukan sambil membawa baskom air untuk cuci tangan, handuk kecil, memegangkan payung, membawa toples isi gula-gula, jamuan-jamuan minum teh sore hari dan makan malam yang glamour, pesta-pesta, bahkan ulang tahun anjing pudel kesayangan pun dipestakan.

(Intermezo ; mohon maaf kalau saya kurang bisa memahami orang yang pada waktu Piala Dunia tempo hari mendukung Netherland atau Holland atau londo. Jangankan mendukung, kalau ingat nenek moyangku tiga setengah abad diengkuk-engkuk londo dan pengalaman pribadi kakek saya digebuki londo gara-gara numpak jaran lewat tangsi ora mudun, aku isih anyel nyel! ; teman saya yang ahli psikologi dan ahli sosial menyebut sikap saya sebagai mental khas bangsa bekas terjajah atau inferioritas kompleks ; jawab saya: biarin aja … emang gue pikirin! wong anyel kok tidak boleh).

Pegawai setingkat juru tulis digaji 25 gulden setiap bulan, sementara seorang Gubernur Jenderal bergaji 600 hingga 700 gulden perbulan (persis keadaan sekarang). Ketimpangan tersebut menjadi pemantik bagi para pegawai rendahan dalam memanfaatkan jabatan sekecil apapun yang mereka duduki untuk menggerogoti usaha dagang itu (persis BUMN/BUMD saat ini).

Sudah menjadi rahasia umum, jabatan-jabatan khusus yang berhubungan dengan perdagangan (terjemahan bebasnya jabatan basah) diperjualbelikan, dan jelas diberikan kepada orang yang sanggup menukarnya dengan penawaran paling tinggi.

Tersebutlah karena korupsi tersebut VOC gulung tikar, tetapi persoalan korupsi tidak serta merta tuntas saat VOC digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sistem birokrasi Hindia Belanda yang mengenal dua sistem, Bestuurs Beambtem dan Pangreh Praja, justru memicu tindakan korupsi dalam bentuk lain. Pada periode tanam paksa, 1830-1870, penduduk wajib menanam tanaman yang laku di pasar internasional, diantaranya petani diharuskan menanam 1/3 bagian dari tanahnya. Namun dalam prakteknya kepala desa, demang, wedana, atau bupati yang bertanggung jawab atas tanam paksa tersebut justru memaksa petani untuk menanam 2/3 bagian. Keuntungannya tentu mengalir ke kantung pribadi para pejabat. Residen dan pengawas Hindia Belanda diam saja, karena mereka juga mendapat bagian yang lumayan.

Kini kita patut khawatir dan cemas, jangan-jangan benar apa yang pernah diucapakan proklamator RI Muhammad Hatta bahwa korupsi di Indonesia telah begitu berurat berakar dan telah menjadi suatu budaya yang amat susah untuk diberangus.

Kini kita patut khawatir dan cemas, jangan-jangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini karena korupsi tersebut gulung tikar seperti VOC jaman dulu.

Mungkin kita saat ini hanya berbeda waktu dan tempat dengan fakta yang membuat akar korupsi itu menjadi akar tunjang yang merasuk sangat dalam sehingga menjelma jadi ‘budi budaya’ bangsa kita dewasa ini.

Artikel terkait :